PT. Kontak Perkasa Futures News

KPPU Duga Operator Telekomunikasi Lakukan

31 May 2017 - 15:26 WIB

(KPPU) mencermati perilaku operator telekomunikasi di Indonesia | PT Solid Gold Berjangka

 

Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia mengkritisi lambannya KPPU dalam merespon perang harga yang dilakukan operator selular yang saat ini tengah marak.

Menurut dia, pemberian tarif promo yang dilakukan operator telekomunikasi sudah mengarah ke predatory pricing.

“Pembiaran yang dilakukan oleh KPPU itu yang menurut Ombudsman penting. Sebab itu terjadi mal administrasi yang dilakukan oleh KPPU,” kata Alamsyah melalui rilis ke Kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Indonesia prihatin dengan perang harga antaroperator telekomunikasi. Lembaga ini menyoroti banting-bantingan harga untuk tarif telekomunikasi yang dimulai dengan program Rp 1 per detik untuk telepon antar-operator (offnet) oleh salah satu operator.

Perang harga layanan telekomunikasi ini tak hanya di biaya percakapan saja. Namun sudah merambah ke tarif data.

KPPU memandang fakta ada beberapa operator menjual dengan harga yang sangat murah untuk komunikasi sesama operator. Di sisi lain, operator ini menjual lebih mahal untuk komunikasi yang bersifat lintas operator.

“Nah, model bisnis seperti ini yang membuat kita menjadi sangat tidak efisien,” kata Syarkawi.

“Jadi menjual ongkos telekomunikasi itu, contohnya begini, untuk sesama operator dengan harga sangat murah atau bahkan diduga di bawah ongkos yang layak. Nah ini artinya jual rugi,” kata Syarkawi, kepada wartawan, di kantor KPPU, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).

Saat ini, KPPU tengah meneliti dugaan operator telekomunikasi sengaja menjual rugi untuk mengusir para pesaing usaha dari pasar atau merugikan pesaingnya. Dia menjelaskan, masalah utama industri telekomunikasi di Indonesia adalah tarif interkoneksi.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan hal itu dilakukan karena operator telekomunikasi diduga melakukan praktek predatory pricing atau jual rugi.

Setahun belakangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencermati perilaku operator telekomunikasi di Indonesia.

Setahun, KPPU Kantongi Uang Denda Persaingan Usaha Rp 212 Miliar | PT Solid Gold Berjangka

 

Beberapa kasus yang masih dalam tahap persidangan antara lain Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 terkait dugaan monopoli perdagangan gas dengan terlapor PT Perusahaan Gas Negara Tbk, serta Perkara Nomor 22/KPPU-L/2016 terkait penjualan air minum dalam kemasan di wilayah Jabotabek dengan pihak terlapor PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa.

Syarkawi menjelaskan, sejak KPPU berdiri pada tahun 2000 lalu, lembaga ini telah menangani 348 perkara yang terdiri dari 245 kasus tender, 55 perkara non-tender, serta 8 perkara soal keterlambatan notifikasi merger.

“Nah, dari sejumlah perkara tersebut total denda administrasi yang telah diputuskan mencapai Rp 2,07 triliun. Sebanyak Rp 450-an miliar sudah incraht, sedangkan yang sudah disetorkan ke kas negara sebanyak Rp 303 miliar,” kata dia.

“KPPU juga telah menuntaskan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2016 tentang tender pembangunan bendungan di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah tahun 2015-2017. Perkara yang diputuskan pada April lalu ini, tiga terlapor PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Hariara, dan PT Rudi Jaya terbukti bersekongkol dan diputus denda administrasi dengan total Rp 8,94 miliar,” jelas Syarkawi.

Terakhir, Komisi juga telah memutuskan perkara Nomor 07/KPPU-L/2016 tentang tender pengadaan pupuk intensifikasi tanaman kakao di Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan tahun 2015 dengan para terlapor CV Nira Manis, PT Imsiar, CV Lima Bintang Persada, PT. Cahaya Abadi Global, PT Istana Bunga Baru, dan PT Pilar Nusba Alam Jaya. Di perkara ini, KPPU mendenda para terlapor senilai Rp 6,6 miliar.

Selanjutnya KPPU memutus Perkara Nomor 04/KPPU-L/2016 terkait dugaan penetapan harga skuter matic 110 CC -125 CC di Indonesia dengan pihak terlapor PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. Dalam perkara ini, wasit persaingan usaha ini memutuskan denda administrasi sebesar Rp 47,5 miliar.

Perkara Nomor 05/KPPU-L/2016 tentang tender pekerjaan pelayanan teknik pada PT PLN Area Rantau Prapat tahun 2015-2020 juga telah diputus KPPU. Dalam keputusannya, Komisi memdenda terlapor PT Sumber Energi Sumatera dan PT Mustika Asahan Jaya dengan total Rp 2,48 miliar.

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dijatuhkan hukuman denda maksimal yaitu masing-masing sebesar Rp 25 miliar. Sembilan badan usaha lain yang terkena sanksi denda yaitu PT Malindo Feedmill Tbk, PT Cheil Jedang Supperfeed (CJ-PIA), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Wonokoyo Jaya Corp, CV Missouri, PT Reza Perkasa, dan PT Satwa Borneo.

Perkara ketiga yang telah diputus yaitu Perkara Nomor 03/KPPU-L/2016. Komisi membuktikan adanya persekongkolan antara Husky-CNOOC Madura Limited dan PT COSL INDO dalam Lelang Jack-Up Drilling Rig Services for BD. Rincian besaran denda untuk kedua perusahaan yaitu dengan rincian Husky-CNOOC sebesar Rp 12,8 miliar dan COSL INDO sebesar Rp 11,6 miliar.

Perkara yang telah dituntaskan tersebut adalah Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Dalam perkara ini, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 2,46 Miliar kepada empat pelaku usaha lantaran terbukti bersekongkol dalam tender di pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT Aset Prima Tama, PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor, serta PT Karunia Wahananusa.

KPPU juga telah memutus Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 pada pertengahan Oktober 2016 lalu. Dalam perkara mengenai dugaan kartel pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) ini, Majelis Komisi menghukum 11 perusahaan dengan total denda Rp 119,67 miliar.

Perkara yang telah dituntaskan tersebut adalah Perkara Nomor 01/KPPU-L/2016 terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Dalam perkara ini, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 2,46 Miliar kepada empat pelaku usaha lantaran terbukti bersekongkol dalam tender di pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT Aset Prima Tama, PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor, serta PT Karunia Wahananusa.

KPPU juga telah memutus Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 pada pertengahan Oktober 2016 lalu. Dalam perkara mengenai dugaan kartel pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) ini, Majelis Komisi menghukum 11 perusahaan dengan total denda Rp 119,67 miliar.

( Baca : Enam Importir Diduga Sebabkan Kelangkaan Bawang Putih )

Total Denda Rp2,089 Triliun, KPPU Lemah Eksekusi | PT Solid Gold Berjangka

 

Goprera menambahkan Komisi tidak membatasi diri dalam merespons laporan masyarakat, karena sudah menjadi amanat undang-undang. “Kami tidak bisa membatasi diri untuk menerima laporan, semuanya harus direspons,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPPU Syarkawi Rauf, mengatakan banyaknya perkara tender yang dilaporkan ke pihaknya, berasal dari lelang barang dan jasa di daerah.

Syarkawi menjelaskan tidak semua tender dapat ditangani oleh KPPU, khususnya yang penunjukkan proyeknya berdasar Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau bahkan Peraturan Daerah.

“Dalam UU No. 5/1999 ada perkara yang dikecualikan yaitu tindakan yang berdasarkan perundang-undangan, Perpu, Permen bahkan Perda. Tender berdasarkan beleid itu, tidak kami tangani,” ujarnya.

Selain soal denda, KPPU juga merilis sektor usaha yang paling banyak masuk perkara komisi. Jasa konstruksi merupakan sektor yang paling kerap masuk perkara dengan kontribusi sebanyak 27%, jauh meninggalkan sektor migas, alat kesehatan, peternakan, yang masing-masing berkontribusi sebanyak 5%.

Dari banyaknya perkara tender yang diputuskan KPPU, setidaknya nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara hingga Mei 2017 Rp22,5 triliun.

“Karena kaitannya tentang tender, jadi memang konstruksi memimpin. Karena itu, kami tidak hanya menanggapi laporan terkait tender, tapi juga memberikam rekomendasi kepada LKPP untuk lebih ketat dalam penyelenggaraan tender,” katanya.

Selain soal denda, KPPU juga merilis sektor usaha yang paling banyak masuk perkara komisi. Jasa konstruksi merupakan sektor yang paling kerap masuk perkara dengan kontribusi sebanyak 27%, jauh meninggalkan sektor migas, alat kesehatan, peternakan, yang masing-masing berkontribusi sebanyak 5%.

Dari banyaknya perkara tender yang diputuskan KPPU, setidaknya nilai tender yang menjadi objek penanganan perkara hingga Mei 2017 Rp22,5 triliun.

“Karena kaitannya tentang tender, jadi memang konstruksi memimpin. Karena itu, kami tidak hanya menanggapi laporan terkait tender, tapi juga memberikam rekomendasi kepada LKPP untuk lebih ketat dalam penyelenggaraan tender,” katanya.

Goprera Panggabean, Direktur Penindakan KPPU, mengatakan terlapor yang belum membayar dikarenakan status putusannya belum incracht, maupun ketidakmampuan untuk membayarnya. Dia mengungkapkan ada pelaku usaha yang membayarkan denda dengan mengangsur, akibat ketidakmampuan untuk langsung melunasinya.

“Kalau kita maju ke pengadilan, pasti akan diminta daftar aktivanya, sementara kami tidak memiliki kewenangan di situ. Ada pula, karena lamanya proses hukum, alamat terlapor sudah pindah sehingga sulit untuk dilakukan eksekusi,” tuturnya dalam Paparan Kinerja KPPU, Selasa (30/5/2017).

KPPU merilis total denda dan ganti rugi dalam kurun 2000 – 2017 mencapai Rp2,089 triliun yang berasal dari denda bersyarat maupun administratif. Sayangnya, baru sekitar Rp303 miliar yang baru disetor ke kas negara.

Padahal, ada Rp462 miliar yang sudah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya para pelaku usaha yang diputus bersalah menyetorkannya. Setidaknya, hingga saat ini ada 127 terlapor yang harus membayar denda, namun belum melaksanakannya.

 

Solid Gold Berjangka

 


TAGS   PT Solid Gold Berjangka / Solid Gold Berjangka / Solid Gold / Ekonomi / Bisnis /


Author

Recent Post

Recent Comments

Archive